BANDUNG (MK) : Nasib peraturan daerah (Perda) Pondok Pesantern di Jawa Barat yang kini tengah digodok DPRD Jabar berada ditangan pemerintah pusat, pasalnya, sejak di disahkanya Undang-undang pondok pesantren pada hari Selasa,24/9/ 2019 pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) maupun peraturan menteri agama (PMA).
Padahal hadirnya regulasi kepesantrenan itu di maksudkan atau upaya memberikan pengakuan dan independensi pondok pesantren dalam kiprah dakwah dan pendidikan Pondok pesantern yang ada sebelum republik Indonesia ini ada.
Guna memantik keberlangsung perda pondok pesantren di Jawa Barat maka di hari lahir partai kebangkitan bangsa (PKB) yang ke 22 tahun, DPW PKB Jawa Barat akan mengelar dialog virtual dengan tema.”1000 ulama untuk perda pondok pesantren” dengan Keynote speaker Ketua DPW PKB Jawa Barat yang juga Ketua komisi X DPR RI H.Syaiful Huda dengan Narsumber Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKB KH.Maman Imanulhaq, Pakar Hukum, KH. Tatang Astarudin, Akdemisi Bambang Q Annes dan akan dimoderatori oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar yang juga ketua pansus perda pondok pesantren H. Sidkon Djampi.
Acara yang akan di gelar pada hari Sabtu (25/7/2020) pukul 13.30 secara virtual itu menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar Sidkon Djampi akan di ikuti 1000 ulama pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Barat.
“Kami inisasi kegiatan ini, dengan mengundang secara resmi para pimpinan ponpes, disini kami bersama-sama akan membahas terkait keberlangsung perda pondok pesantren yang tengah kami gagas di DPRD Jawa Barat.”paparnya.
Hasil diskusi tersebut tentunya tutur Sidkon yang juga sekretaris DPW PKB Jawa Barat selain sebagai bahan pijakan, isi dari pada pokok-pokok perda pondok pesantren, ini bisa jadi pembuktian bahwa arus bawah menanti kehadiran regulasi yang berpihak terhadap kemajuan dakwah, pendidikan dan pemberdayaan pondok pesantren.” Sebab, perlu kami sampaikan perda pondok pesantren tidak akan terwujud manakala pijakan atau cantolan yang diatasnya belum di sahkan.”terangnya.
Selain itu tutur Sidkon kegiatan dialog virtual, ini didedikasikan sebagi ruang untuk menyampaikan aspirasi berkenan dengan kepesantrenan dimana disitu akan di hadiri selain para pakar, akademisi di hadirkan pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang khusus mengawal kebijakan tentang kepesantrenan.”untuknya kami menanti kehadirannya, mari kita dialog bersama, karena masih dalam Susana Pandemi Covid-19 kami gelar dialog ini secara virtual.”pungkasnya.
Komentar