Mediaklik.id – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan pesan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) agar tetap menjalankan tugas sesuai aturan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pernyataannya, Rahmat menegaskan dirinya mendapat banyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat keagamaan di Jawa Barat
“Mendapat masukan dari para kiai, tokoh pesantren dari NU, Muhammadiyah, dan PERSIS, yang mengingatkan bahwa KDM adalah gubernur, bukan raja. Ia adalah kepala daerah yang tugas dan kewenangannya diatur oleh undang-undang,” kata Rahmat Hidayat Djati seperti dalam rilis yang diterima wartawan Jumat, 25 April 2025.
Pesan serupa juga datang dari para sesepuh Kasundaan, termasuk tokoh-tokoh senior AMS, DAMAS, dan Paguyuban Pasundan.
“Mereka meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan serius agar KDM tidak melampaui batas kewenangan sebagai gubernur,” ujar di.
Rahmat juga menyebutkan bahwa akademisi dari berbagai kampus dan para wartawan senior turut menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya star syndrome pada KDM.
“hal ini dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang, arogansi, dan gaya kepemimpinan yang otoriter,” papar dia.
“DPRD harus mengingatkan dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Ini adalah pangeling-ngeling, wasiat dalam kebenaran,” sambung Rahmat.
Ia menegaskan Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
“Demi memastikan kepemimpinan yang demokratis dan sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkas dia.***
Komentar