Mediaklik.id – Sebanyak 22 desa persiapan di Kabupaten Garut kini resmi menerima Kode Register Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat. Penyerahan tersebut dilakukan pada Senin, 5 Mei 2025, dan menjadi tonggak awal menuju pembentukan Desa Definitif di wilayah tersebut.
Proses pemekaran ini diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Dukungan Legislator Jawa Barat: Pemekaran Bukan Sekadar Soal Dana
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Sidkon Dj, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, pemekaran desa merupakan strategi jangka panjang untuk mempercepat pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.
“Ini bukan semata-mata soal tambahan dana desa, tetapi tentang bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkap Sidkon dalam keterangan resminya.
Ia menilai banyak desa di Jawa Barat yang kini mengalami kepadatan penduduk dan luas wilayah yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efisien.
Dengan adanya pemekaran, desa-desa baru dapat memberikan layanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
Garut Jadi Role Model Pemekaran Desa di Jawa Barat
Sidkon berharap langkah progresif yang dilakukan oleh Kabupaten Garut ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Ia mengajak kepala daerah lainnya untuk menunjukkan komitmen politik (political will) dalam mendorong proses pemekaran desa, terutama bagi wilayah-wilayah yang telah memenuhi syarat administratif dan demografis.
“Ada desa di Karawang dengan penduduk mencapai 25.000 jiwa. Ini sangat layak dimekarkan. Jangan sampai pelayanan hanya terpusat di satu titik,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemekaran akan membebani keuangan negara. Dana desa yang sudah ada akan dibagi secara proporsional, tanpa menciptakan beban fiskal baru.
Pemekaran sebagai Pintu Masuk Pembangunan yang Merata
Sidkon menegaskan bahwa pemekaran desa memiliki nilai strategis dalam membuka akses pembangunan yang lebih merata di seluruh pelosok desa.
“Pemekaran desa adalah kunci untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Ini harus menjadi komitmen bersama lintas sektor,” tutupnya.
Dengan diterbitkannya kode register bagi 22 desa ini, Garut menandai era baru pemerintahan desa yang lebih inklusif, adaptif, dan terfokus pada kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.***
Komentar