GARUT – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Aceng Malki, berharap pemerintah provinsi jawa barat lebih serius dalam menangani anak yatim dan anak terlantar.
Aceng mengatakan, sudah seyogyanya anak yatim harus menjadi perhatian pemerintah dengan landasan Undang-undang dasar. Namun Pemprov Jabar terkesan tidak serius dalam menangani anak yatim di Jawa Barat.
Selama ini anak Yatim di Jawa Barat terkesan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, seperti kesulitan mendapat akses sekolah dan kesehatan gratis.
“Makanya saya ingin agar ada Perda Perlindungan Anak Yatim,” tutur Aceng.
Beberapa program Dinas Sosial menurutnya memang ada yang menyasar anak yatim, namun dilakukan bersifat simultan dan tidak terkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Jika dilindungi Perda, penanganan anak yatim akan lebih terkoordinasi antar instansi,” katanya.
Selain itu, anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ini juga menyoroti validasi data anak yatim yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
“Dinas Sosial harus memiliki data sampai tingkat desa yang valid dan manajemen penanganannya seperti bagaimana,” imbuhnya.
Hal-hal seperti tersebut akan bisa dilakukan dan terlindungi apabila Pemprov Jabar membuat Perda Perlindungan Anak Yatim. Bahkan bisa mendukung rencana Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah.***
Komentar