Bandung- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi mendesak pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi Covid-19 terhadap santri yang bermukim di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat.
Betapa tidak, Kementerian Agama RI mencatat dalam Pangkalan Data Pondok Pesantrennya, di Jawa Barat terdapat 8.343 pesantren dengan santri mukim berjumlah 148.987 orang.
Bahkan jika ditambah dengan jumlah pesantren yang tidak tercatat dalam data, di Jabar ada lebih dari 12Ribu pondok pesantren dengan santri mukim sekitar 6Juta orang.
“Kami mohon agar vaksinasi Covid-19 terhadap santri bisa mendapat prioritas. Kalau prioritas terhadap tenaga kesehatan okey, yang berdekatan langsung dengan penegakan hukum okey, tetapi jangan salah santri juga harus mendapatkan prioritas,” tegas Sidkon, seusai kegiatan JAPRI (Jabar Punya Informasi) yang membahas tentang Perda Pesantren di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (4/2/2021).
Sebab, kata Sidkon, santri berada dalam satu komunitas atau dalam satu area tertentu sehingga sangat mungkin menjadi klaster Covid-19.
“Risiko penularannya lebih tinggi, sehingga jika terjadi kasus lebih mudah menyebarnya,” ujar anggota Komisi I yang membidangi politik pemerintahan ini.
Harapannya, kata Sidkon, para santri di Jawa Barat bisa belajar dengan tenang dan normal dan kegiatan pesantren bisa berjalan dengan lancar.
“Intinya kami mendorong gubernur agar pesantren mendapat proritas penanganan Covid-19,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhuzanul Ulum menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan menjadwalkan vaksinasi Covid-19 terhadap para santri, kiai dan ulama yang ada di lingkungan pesantren pada Maret 2021 mendatang.
Pemberian vaksin terhadap para santri dan ulama ini, kata dia, akan dilakukan pada tahap ketiga vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan anggota TNI/Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tahapan ketiga adalah masyarakat umum yang banyak berkomunikasi dengan masyarakat lainnya seperti para santri, kiai, para ulama kemudian yang berada di PNS, Polisi dan TNI, itu tahapan ketiga yang akan dilaksanakan kemungkinan pada bulan Maret,” tegasnya, di tempat yang sama.