SUBANG (MK)-
Pimpinan Ponpes Darul Falah desa Cimanggu kecamatan Cisalak kabupaten Subang Kyai Ridwan Hartiwan Raharusun merasa kecewa dengan mekanisme pendaftaran kartu prakerja bagi masyarakat Indonesia yang dinilainya tidak tepat sasaran dan terlalu rumit.
“Jangan cuma pemulihan bencana secara fisik tapi pemulihan secara ekonomi dilupakan, dan indikikasinya tidak tepat sasaran bayangkan saja soal Kartu Prakerja yang cara daftarnya rumit dan lebih tidak dipahami masyarakat luas di pelosok daerah,” ungkapnya.
Kyai Ridwan juga mempermasalahkan pelatihan daring yang sama sekali tidak memikirkan kemampuan masyarakat terdampak Korona di pedalaman yang gagap tekhnologi.
“Pelatihan harus daring melibatkan perusahaan e-commerce besar, cara pendaftaran rumit, pakai e-mail, KK & ini menyulitkan masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Menurut Kyai Ridwan pemerintah seharusnya memaksimalkan eran Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas yang memang dirancang untuk melatih masyarakat berbasis kompetensi.
“Kenapa tidak memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas yang sudah tersebar di Indonesia, dan soal pelatihan daring juga tidak efisien, apa tidak bisa dilakukan di BLK dengan Phisycal Distancing,” ungkapnya.
Menurutnya di Pondok pesantren yang dipimpinnya BLK Komunitas menjadi solusi karena mampu melahirkan lulusan berkompetensi yang mampu membuat alat pelindung diri seperti masker ketika masyarakat tengah menghadapi Covid-19 saat ini.
Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Ustadz-Ustadz Terdampak Covid-19
Kyai Ridwan juga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk memperhatikan para ustadz, rohaniwan lintas agama yang juga terdampak Coronaengingat
“Tugas berat para ustadz, guru ngaji serta rohaniwan lintas agama di pelosok daerah itu sangat berat dalam membina umat yang notabene masyarakat Indonesia, mereka harus menjaga moralitas bangsa melalui yang berat dan sebagian besar dilakukan penuh keikhlasan,” ungkapnya.
Saat ini ketika semua dibatasi, pengajian, kegiatan keagamaanpun dibatasi oleh pemerintah hal ini membuat pendapatan para ustadz dan rohaniwan lintas agama akan berkurang sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.