BANDUNG (MK)– Bupati Bandung Dadang Supriatna membatalkan rotasi mutasi atau pelantikan 360 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung yang dilaksanakan pada 22 Maret 2024 lalu. Hal itu berdasarkan rekomendasi Kemendagri.
“Ya, pelantikan 22 Maret lalu saya batalkan setelah saya melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Kemendagri,” kata Dadang dalam keterangannya pada Kamis, 18 April 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Tjakra Amiyana mengatakan pembatalan pelantikan itu didasarkan pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ/29 Maret 2024 perihal kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian.
“Hal itu sesuai arahan dan Surat Edaran Mendagri dan UU 10 Tahun 2016. Ini bentuk kepatuhan Pak Bupati terhadap surat edaran dan UU tersebut,” tuturnya.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, dijelaskan Tjakra, kepala daerah tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon bupati kecuali atas seizin Mendagri.
“Jadi esensi aturan ini sebenarnya bukan tidak boleh, tapi mengatur. Boleh dipindahkan, tapi harus atas persetujuan Mendagri. Jadi Pak Bupati ikut arahan Mendagri,” ujarnya.
Dengan pembatalan pelantikan ini, Tjakra mengatakan bahwa 360 ASN yang dilantik pada 22 Maret 2024 akan kembali menempati jabatan sebelum dilantik dan menempati jabatan baru.
Di sisi lain, dia meyakini pembatalan hasil pelantikan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda organisasi di lingkungan Pemkab Bandung. Para ASN pun sangat memahami peran mereka sebagai abdi negara, yang harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan.
“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hari ini,” tuturnya.
Komentar