JAKARTA – Sejumlah daerah di tanah air mulai mempersiapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Komisi X DPR pun meminta agar protokol Kesehatan benar-benar diterapkan secara serius.
“Beberapa wilayah seperti Solo dan Temanggung, Jawa Tengah juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur telah mengelar simulasi KBM tatap muka. Kami berharap jika memang hasil simulasi memungkinkan adanya belajar tatap muka maka protokol Kesehatan benar-benar dijalankan secara serius,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (14/10/2020).
Dia menjelaskan pemerintah memang memberikan kelonggaran bagi wilayah dengan zona hijau dan kuning untuk menggelar KBM tatap muka. Kendati demikian ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sebelum KBM tatap muka benar-benar diterapkan. “Pemerintah daerah harus mengkaji betul kesiapan mereka sebelum menerapkan KBM tatap muka karena ada Kesehatan guru, siswa, dan keluarga siswa yang dipertaruhkan di sana,” katanya.
Huda mengungkapkan tahapan yang harus dilakukan sebelum KBM tatap diterapkan di antaranya adalah kesiapan protokol Kesehatan, simulasi, hingga persetujuan orang tua siswa. Satuan Pendidikan harus memastikan kesediaan tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu, hingga pengaturan tempat duduk dan belajar siswa. Selain itu, satuan Pendidikan juga harus membuat Satgas Covid-19 yang terhubung dengan Satgas Covid-19 daerah dan Pusat. “Persetujuan orang tua juga menjadi kunci, apakah seorang siswa bisa mengikuti KBM tatap muka atau tidak,” ujarnya.
Hingga saat ini, kata Huda mayoritas kabupaten/kota di Indonesia masih berada di zona oranye. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 pekan ini tercatat ada 336 dari 514 kabupaten/kota yang berada di zona oranye. Ini berarti 65% wilayah di Indonesia masih belum aman digunakan KBM tatap muka. “Mayoritas wilayah masih belum aman dilakukan KBM tatap muka karena berada di zona oranye, pun juga jika tidak hati-hati wilayah yang berstatus kuning dan hijau bisa dengan mudah akan menjadi oranye. Maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kemendikbud harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan penerapan KBM tatap muka,” katanya.
Dalam kesempatan itu, politisi PKB ini juga meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ke publik. Jika melihat status zona wilayah bisa dipastikan saat ini mayoritas peserta didik masih melakukan PJJ. Oleh karena itu harus ada evaluasi terkait pelaksanaan dan efektivitasnya. “Kemendikbud mengelontorkan anggaran hingga lebih dari Rp6 triliun untuk subsidi kuota agar PJJ berjalan lancar. Akan sangat baik jika evaluasi pelaksanaan PJJ ini secara berkala disampaikan kepada publik,” pungkasnya.
Komentar