Bandung – Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari meminta Pemprov Jabar menyalurkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) tepat waktu. Insentif tersebut merupakan apresiasi kepada nakes yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19.
‘’Kami minta jangan sampai lambat menyalurkan insentif nakes,’’ ujar Johan, Kamis (29/7). Pihaknya tidak ingin pemerintah daerah dinilai lambat dalam menyalurkan insentif nakes. Belum lama ini, papar dia, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian sempat menegur pemerintah daerah karena dinilai lambat menyalurkan anggaran penanganan Covid-19.
Diakui Johan, saat ini memang sudah terealiasi pemberian insentif tersebut. Untuk pemberian insentif nakes selanjutnya, sambung dia, tidak boleh sampai terlambat. Dia menegaskan, keterlamabatan pencarian insentif nakes sebelumnya, akan menjadi catatan bagi DPRD Jabar.
‘’Kasian mereka sudah banyak berkorban waktu, tenaga dan pikiran. Hak mereka jangan sampai telat,’’ tambahnya.
Johan meminta Pemprov Jabar agar membayarkan insentif nakes setiap bulan.
Johan mengusulkan, pembayaran insentif nakes tidak boleh dirapel lagi sampai tiga bulan. Pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut kepada Sekda Jabar Setiawaan Wangsaatmaja dalam rapat Bangar DPRD Jabar dan TAPD Pemprov Jabar, baik luring dan daring.
Komentar