Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bandung dan Kota Cimahi, H. Acep Jamaludin, S.Hum., melaksanakan Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Sidang 2026-2027. Kegiatan ini berlangsung di Jl. Lingawastu RT 02/RW 16, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan empat persoalan. Sebagian besar menyangkut kewenangan pemerintah kota dan pemerintah pusat, bukan provinsi. Karena itu, Acep yang akrab disapa Kang Ajam menempatkan diri sebagai penghubung agar aspirasi warga sampai ke pihak yang berwenang.
Persoalan pertama soal desil, yaitu pengelompokan rumah tangga ke dalam sepuluh tingkat kesejahteraan, dari desil 1 sebagai kelompok termiskin sampai desil 10 sebagai kelompok paling mampu. Seorang warga mengaku desilnya naik tanpa sebab yang jelas. Kini ia tercatat di desil 6, padahal kondisi ekonominya semestinya masuk desil 3.
“Di tim kami sudah ada Satgas Desil. Kalau ada warga yang kondisinya tidak mampu tapi desilnya naik tanpa alasan, itu harus diperbaiki. Untuk wilayah ini, Kang Novik akan mendampingi langsung sampai datanya beres,” kata Kang Ajam.
Persoalan kedua menyangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang warga mengusulkan agar MBG diberikan dalam bentuk uang Rp15 ribu, bukan lagi makanan dalam ompreng (wadah makan bersekat). Ia merujuk pada praktik di Kabupaten Cianjur yang menurutnya sudah ia lihat langsung di lokasi.
Kang Ajam mengaku kaget mendengar praktik tersebut. “Saya baru dengar ada yang seperti itu. MBG ini kebijakan pemerintah pusat, jadi yang kami dorong adalah perbaikan distribusi dan pengelolaannya. Niat awal MBG itu pemenuhan gizi, dan itu yang harus benar-benar tercapai,” ujarnya.
Warga juga menyoroti petugas kebersihan atau Gober yang bergaji minim dan tidak menerima tunjangan. Kang Ajam berjanji menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia mencontohkan perjuangannya sebelumnya soal Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) guru honorer.
“Dulu HPM guru honorer di sekolah negeri sempat hilang. Kami ajukan, dan sekarang sudah kembali. Yang di sekolah swasta belum dapat, itu masih kami perjuangkan. Soal Gober juga sama, akan saya sampaikan langsung ke Pak Farhan,” tuturnya.
Aspirasi terakhir datang dari ibu-ibu kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Warga meminta kesejahteraan para kader mendapat perhatian lebih. Kang Ajam juga akan menyampaikan aspirasi ini kepada Wali Kota Farhan.***




















Komentar