GARUT – Anggota DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menyoroti pencanangan wajib belajar 13 tahun yang direncanakan akan dimulai pada 2025 ini.
Anggota komisi V DPRD Jawa Barat ini mengatakan, wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah pada dasarnya merupakan hal baik, supaya orang tua memiliki kewajiban menyekolahkan anak sejak usia dini.
“Tapi harus juga diperhatikan kebijakan yang baik dan adil pula,” tutur Aceng Malki.
Pemerataan TK atau RA sudah harus dilakukan. Pasalnya, terutama di pelosok Jawa Barat keberadaan TK atau RA yang merupakan sekolah anak usia dini formal masih sangat kurang.
“Harus diperbanyak. Termasuk TK atau RA Negeri yang mana saat ini setiap kota/kabupaten rata-rata hanya memiliki TK atau RA negeri,” ungkapnya.
Pun dengan nasib pendidiknya yang juga harus diperhatikan. Aceng mengatakan, perhatian dari pemerintah terhadap guru TK atau RA masih sangat minim. Sebagian besar guru tingkat PAUD tersebut memiliki gaji rendah karena kurangnya perhatian dari pemerintah.
Jika program wajib belajar 13 tahun mulai digulirkan, seharusnya ada perhatian lebih terhadap tenaga pendidik yang menggembleng anak didiknya.
“Harus juga ada persyaratan ijasah saat PPDB di tingkat SD. Harus juga berlaku ijasah diniyah, tidak hanya terpaku pada TK atau RA,” tutupnya.***
Komentar