GARUT – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat , Aceng Malki, menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren masih sebatas kemasan namun belum direspon dengan baik.
Menurutnya, sejak Perda Pondok Pesantren dibuat tiga tahun lalu, sampai saat ini belum dibuat aturan turunan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada Pondok Pesantren di Jawa Barat.
“Gubernur Jawa Barat belum merespon dengan baik keberadaan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Belum ada kebijakan Gubernur Jawa Barat yang serius,” tutur Aceng Malki.
Dia menyontohkan, sampai saat ini dalam APBD Pemprov Jabar belum tersedia anggaran yang khusus untuk penyelenggaraan Pondok Pesantren. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan dari Gubernur.
“Perda memang sudah ada, anggarannya untuk pemberdayaan Pesantren juga belum ada dan belum jelas harus bagaimana,” ungkapnya.
Padahal Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak, bahkan selama ratusan tahun menjadi tulang punggung pendidikan.
Dia berharap Gubernur Jawa Barat yang baru bisa lebih merespon keberadaan perda nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tersebut.***
Komentar